Radar Radio

Berita Utama

Jokowi-Prabowo 11-12 Bicara Soal HAM

JAKARTA- Agenda Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun ini bak memutar kaset lama dengan kemasan yang baru. Dan tak akan jauh dari isunya pada debat di Pemilu 2014 lalu. Kamis (16/1), gelaran debat yang diselenggarakan KPU akan mengupas isu HAM, hukum dan terorisme.

Skemanya terlihat, Joko Widodo akan memanfaatkan momentum ini untuk menggali kasus hak asasi manusia (HAM) Prabowo Subianto. Sementara, Prabowo akan meminta bentuk pengalihan dalam penyelesaian penyiraman air keras penyelidik senior KPK, Novel Baswedan.

Pengamat yang juga Dosen Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menganggap, debat capres kali ini sebaiknya bukan lagi membangun isu HAM dalam ranah komoditas politik. Ini menyangkut bagaimana komitmen kedua capres dan cawapres bisa menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan memperkuat HAM di masa mendatang.
“Oleh karena isu ini belum tuntas, maka menjadi komoditas politik, dan itu bisa saja dibuka kembali per lima tahunan dan tidak menutup kemungkinan akan terus menerus jadi santapan politik yang lezat,” katanya.

Menurutnya, kedua paslon ini harus membuat komitmen dalam bentuk yang kongkrit. Emrus menawarkan adanya tim adhoc penyelesaian kasus HAM yang fungsi dan wewenang tim ini sma persis seperti KPK. Lewat kerja penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan perangkat hukumnya seperti hakim HAM. “Tim Pembentukannya pun harus independen, baiknya dari kelompok keagamaan seperti NU Muhammadiyah, ada pula dari profesi seperti advokat atau dari publik seperti PWI yang cenderung lebih netral dan tidak menyentuh ranah politik praktis,” terangnya.

Dari hasil pembentukan tim ini tersaring beberapa nama yang memiliki kualifikasi terhadap penyelesaian HAM. Bisa dari akademisi dengan kelas doktor atau Strara III. Emrus kembali mengangkat bahwa konsep ini bisa dilakukan asal dengan ada komitmen. Tim ini pun akan mengawasi jalannya penyelesaian kasus seperti penanganan terorisme.
Perangkat hukum dari tim adhoc pun harus dibuat, sehingga lewat kerja-kerja tim ini penuntasan HAM tidak lagi menjadi komoditas politik lima tahunan. “Jadi saat debat nanti, jangan lah saling membuka lembaran luka lama, tapi fokus pada penyelesaian HAM,” terangnya.

Namun bicara konsep tanpa ada dukungan dari para tim sukses, masalah HAM tetap menjadi polesan lipstik politik lima tahunan tersebut. Bagi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi AnggrainiMashudi, hingga kini pembicaraan yang kongkrit dan terukur dalam penyelesaian HAM masih nihil. Tidak ada bentuk langkah para tim sukses dan elit tiap paslon dalam penanganan kasus Novel Baswedan, Pembunuhan Munir, Kasus Trisakti dan lain sebagainya. “Dalam debat capres saya kira kedua paslon akan cenderung bermain aman dalam narasi-narasi normatif ketimbang program aksi dan terukur,” katanya.

Titi menilai dari debat ini publik mampu menilai konstruksi cara berfikir kedua paslon dalam langkah penyelesaian HAM. Menurutnya, isu HAM tidak akan memberi kejutan, ini menjadi tantangan para calon untuk keluar dari zona nyaman dan stigma publik, karena selama ini para calon juga terbebani oleh isu HAM yang sensitif. “Saya kira kedua paslon harus bicara yang kongkrit dan dinamis dan tidak tekstual, dan saya kira kisi-kisi pertanyaan sudah disampaikan dahulu, lalu para paslon masih bicara normatif dan standar-standar saja saya kira optimisme publik malah makin menurun melihat debat nanti,” tandasnya. (tgr/fin/rdo)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

Radar Radio adalah jaringan media yang menyajikan berita terkini dan merupakan bagian dari Radar Lampung Group – Fajar Indonesia Network (FIN).


GRAHA PENA LAMPUNG
Jl. Sultan Agung No. 18, Kedaton, Bandar Lampung Telp : (0721) 782306

Copyright © 2018 Radar Radio

To Top